JAKARTA - Ketua DPRD Sumbar
Yulteknil merasa ditelikung terkait lolosnya anggaran bantuan untuk
Partai Politik masuk ke dalam bantuan hibah dalam anggaran Biro Bina
Sosial (Binsos). Menurut Yulteknil, jumlah dana itu cukup fantastis,
yakni Rp1,941 miliar lebih. Dalam nomenklatur penggunaannya berbunyi
sebagai anggaran safari dakwah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai
Keadilan Sejahtera (PKS).
"Saya merasa ditelikung. Tanpa ada pembahasan di DPRD dana hibah yang tercantum dalam rekening daerah dengan nomor 5.1.4.06.0553 pada buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 itu, kok bisa lolos. Saya mempertanyakan legitimasinya serta kesalahan dalam prosedur penempatan anggaran untuk Partai Politik," kata Yulteknil, saat dihubungi wartawan, Selasa (19/2).
Dari segi tatanan dan aturan lanjutnya, melaksanakan suatu program yang didukung oleh anggaran tentu ada kajian-kajiannya, outputnya apa, dampak manfaat dan prosesnya apakah didukung oleh aturan dan undang-undang baru bisa muncul dalam anggaran SKPD.
Soal anggaran Bansos hibah yang dipermasalahkan tersebut, Yultekhnil menyatakan karena berada di Biro Sosial, tentu lebih terkonsentrasi di Komisi IV. Ia melihat, itu merupakan keteledoran yang seyogyanya tidak bisa terakomodir dalam pengawasan.
"Objek yang bisa diberikan bantuan sesuai Permendagri nomor 39 tahun 2012 tentang objek yang bisa diberikan bantuan adalah yang mempunyai legalisasi. Kalau organisasi, ada akta notaris, NPWP dan terdaftar di Kesbangpol, by name by adress. Ada permohonan secara resmi serta berada dalam wilayah administratif Sumbar," ungkapnya.
Mengenai objek tersebut, karena ini terindikasi kepada kelompok partai politik saya rasa ini sangat tidak bisa kita tolerir. Kalau mengenai bantuan Parpol sudah ada di Kesbangpol, proporsional dan juga profesional, kalau sekarang mengacu kepada jumlah suara. Termasuk juga tidak ada terakomodir dan tidak kewenangan Biro Sosial untuk memberikan bantuan kepada sayap-sayap dari partai politik, imbuhnya.
"Saya melihat, di dalam jabaran APBD setelah disahkan dan diundangkan oleh Sekda dan juga dikeluarkan Pergubnya untuk bisa direalisasikan, di dalam rekening nomor 5.1.4.06.0553 di sana tertera Safari Dakwah Wilda Sumatera DPP PKS, Jalan Simatupang nomor 82 Pasar Minggu Jakarta Selatan yang berjumlah Rp1.941.250.000.000," kata politisi Partai Demokrat itu.
Dan ini kami melihat lanjutnya, karena proses APBD diusulkan pihak eksekutif dan DPRD melakukan kajian pembahasan dan juga menetapkan. Di saat kami melakukan di tingkat Banggar, nomenklatur ini tidak muncul kami lihat, katanya lagi.
Yultekhnil menyatakan, dengan persoalan ini DPRD merasa dikibuli. Ini dianggap sebagai kelihaian Biro Sosial menggulirkan program di luar dari aturan. Di samping itu, jumlah yang dialokasikan bahkan melebihi jumlah bantuan untuk Parpol pemilik kursi DPRD Sumbar yang dianggarkan.
Ia menyebut, angka pada kisaran Rp1,1 miliar sebagai bantuan untuk Parpol pada Kesbangpol.
Sebelunya, Senin (18/2), terjadi mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemprov Sumbar, yang diduga dikaitkan dengan persoalan dana bantuan tersebut. Lima pejabat dilantik, sementara dua pejabat dinonjobkan.
Kepala Biro Binsos Setprov Sumbar Jefrinal Arifin merupakan salah seorang pejabat yang dinonjobkan. Satu pejabat lagi yang juga terkena nonjob adalah kepala Dinas Peternakan, Edwardi. (fas/jpnn)
"Saya merasa ditelikung. Tanpa ada pembahasan di DPRD dana hibah yang tercantum dalam rekening daerah dengan nomor 5.1.4.06.0553 pada buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 itu, kok bisa lolos. Saya mempertanyakan legitimasinya serta kesalahan dalam prosedur penempatan anggaran untuk Partai Politik," kata Yulteknil, saat dihubungi wartawan, Selasa (19/2).
Dari segi tatanan dan aturan lanjutnya, melaksanakan suatu program yang didukung oleh anggaran tentu ada kajian-kajiannya, outputnya apa, dampak manfaat dan prosesnya apakah didukung oleh aturan dan undang-undang baru bisa muncul dalam anggaran SKPD.
Soal anggaran Bansos hibah yang dipermasalahkan tersebut, Yultekhnil menyatakan karena berada di Biro Sosial, tentu lebih terkonsentrasi di Komisi IV. Ia melihat, itu merupakan keteledoran yang seyogyanya tidak bisa terakomodir dalam pengawasan.
"Objek yang bisa diberikan bantuan sesuai Permendagri nomor 39 tahun 2012 tentang objek yang bisa diberikan bantuan adalah yang mempunyai legalisasi. Kalau organisasi, ada akta notaris, NPWP dan terdaftar di Kesbangpol, by name by adress. Ada permohonan secara resmi serta berada dalam wilayah administratif Sumbar," ungkapnya.
Mengenai objek tersebut, karena ini terindikasi kepada kelompok partai politik saya rasa ini sangat tidak bisa kita tolerir. Kalau mengenai bantuan Parpol sudah ada di Kesbangpol, proporsional dan juga profesional, kalau sekarang mengacu kepada jumlah suara. Termasuk juga tidak ada terakomodir dan tidak kewenangan Biro Sosial untuk memberikan bantuan kepada sayap-sayap dari partai politik, imbuhnya.
"Saya melihat, di dalam jabaran APBD setelah disahkan dan diundangkan oleh Sekda dan juga dikeluarkan Pergubnya untuk bisa direalisasikan, di dalam rekening nomor 5.1.4.06.0553 di sana tertera Safari Dakwah Wilda Sumatera DPP PKS, Jalan Simatupang nomor 82 Pasar Minggu Jakarta Selatan yang berjumlah Rp1.941.250.000.000," kata politisi Partai Demokrat itu.
Dan ini kami melihat lanjutnya, karena proses APBD diusulkan pihak eksekutif dan DPRD melakukan kajian pembahasan dan juga menetapkan. Di saat kami melakukan di tingkat Banggar, nomenklatur ini tidak muncul kami lihat, katanya lagi.
Yultekhnil menyatakan, dengan persoalan ini DPRD merasa dikibuli. Ini dianggap sebagai kelihaian Biro Sosial menggulirkan program di luar dari aturan. Di samping itu, jumlah yang dialokasikan bahkan melebihi jumlah bantuan untuk Parpol pemilik kursi DPRD Sumbar yang dianggarkan.
Ia menyebut, angka pada kisaran Rp1,1 miliar sebagai bantuan untuk Parpol pada Kesbangpol.
Sebelunya, Senin (18/2), terjadi mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemprov Sumbar, yang diduga dikaitkan dengan persoalan dana bantuan tersebut. Lima pejabat dilantik, sementara dua pejabat dinonjobkan.
Kepala Biro Binsos Setprov Sumbar Jefrinal Arifin merupakan salah seorang pejabat yang dinonjobkan. Satu pejabat lagi yang juga terkena nonjob adalah kepala Dinas Peternakan, Edwardi. (fas/jpnn)
sumber berita: jawapos group
No comments:
Post a Comment